Palangka Raya – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Palangka Raya (LPPM UPR) resmi menjalin kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDDAMKAR) Kabupaten Barito Timur dalam rangka penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Timur untuk periode 2025-2030 di ruang Rapat LPPM UPR Rabu, 5 Februari 2025.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak nantinya. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan kajian risiko bencana yang mencakup identifikasi ancaman, analisis kerentanan, serta penilaian kapasitas daerah terhadap berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Barito Timur.
Ketua LPPM UPR, Dr. Ir. Evi Veronica, M.S., menyampaikan bahwa kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat risiko bencana di Kabupaten Barito Timur. “Dengan adanya kajian ini, pemerintah daerah dapat lebih siap dalam merencanakan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara tepat dan terukur,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPBDDAMKAR Kabupaten Barito Timur, Akhmad Gazali, S.Pd.I., MM, menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam penyusunan kajian berbasis data yang akurat. “Hasil kajian ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah yang tanggap terhadap potensi bencana, sehingga dapat meminimalisir dampak yang mungkin terjadi,” ujarnya.
Adapun tahapan dalam penyusunan kajian ini meliputi:
- Identifikasi Ancaman – Meliputi pemetaan potensi bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta bencana lainnya yang dapat terjadi di wilayah Barito Timur.
- Analisis Kerentanan – Mengkaji tingkat kerentanan masyarakat, infrastruktur, serta lingkungan yang rentan terhadap ancaman bencana.
- Penilaian Kapasitas Daerah – Mengidentifikasi kemampuan daerah, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur dalam menghadapi bencana.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan Kabupaten Barito Timur dapat memiliki dokumen kajian risiko bencana yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan mitigasi bencana untuk periode lima tahun ke depan.